Politik Optimisme 2012

Oleh:
Riduan al-Bangkawi
Ketua Umum dan Pendiri Lembaga Penulisan dan Penerbitan The Assotiation of Bangkanese Students (ISBA) Yogyakarta

MEMASUKI awal tahun 2011, suasana perpolitikan di negeri serumpun sebalai semakin semrawut dan tidak jelas arahnya. Realita sosial ini mengisyaratkan, bahwa rakyat semakin bingung dalam memahami perilaku para pemimpinnya. Hal ini disebabkan, pada tahun 2010 lalu, para pemimpinnya, telah melakukan akrobatik dan permainan politik yang sangat membingungkan, dan sangat sulit untuk ditebak apa maunya. Apa yang mereka katakan, tidak sesuai dengan realita yang ada, yang sejatinya menuntun masyarakat untuk hidup lebih maju dan sejahtera atas peraturan dan kebijakan yang dibuat.

Sebuah Realita
Kita bisa lihat, berbagai fenomena kebijakan yang dibuat dan permasalahan yang terjadi di tahun 2010 yang lalu, seolah-olah menuntut masyarakat untuk bersikap pesimis kepada pemimpinnya. Misalnya saja, tahun 2010 Gubernur kita pernah menjanjikan kepada masyarakat bahwa tahun ini Babel akan terang benderang. Namun realita yang terjadi malah sebaliknya, bisa kita lihat di desa pinggiran/pelosok, masih banyak yang belum tersentuh listrik.
Suatu ketika, gubernur kita pernah mengatakan, bahwa Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) adalah tidak perlu dan masih banyak alternatif lain yang harus diprioritaskan untuk pembangunan daerah. Hal ini, mungkin dikarenakan rasa gengsi terhadap Walikota Pangkal Pinang, yang pada waktu itu menjadi orang yang pertama mengusulkan PLTN tersebut. Namun, sekarang malah Gubernur sendiri yang gembar-gembor untuk menjadikan Babel sebagai tempat PLTN yang paling baik di Indonesia. Malah, gubernur dengan lepasnya menantang masyarakat yang kontra untuk membuktikan secara akademis, apabila tidak setuju atas kebijakan tersebut.
Selain itu, dalam perevisian Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 04/M-DAK/Per/1/2007 tentang Ekspor Timah Batangan. Gubernur kita adalah salah satu dari sekian banyak pemimpin dan masyarakat lainnya yang menolak. Jika dilihat dari sisi kebijakan, ini memang benar adanya dan memang itu yang diharapkan. Namun di sisi lain apakah gubernur kita sudah benar-benar serius menyelesaikan permasalahan lain terkait dengan pertambangan Timah ini.
Disatu sisi, gubernur menolak perevisian ini karena ini bertentangan dengan Undang-Undang No. 04 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (MINERBA) yang secara substansi, sebagaimana yang diungkapkan Bambang Gatot Ariyono, Direktur Pembinaan Pengusahaan Minerba (2009), merupakan metode untuk mengoptimalkan penerimaan negara, memberi kewenangan pemerintah yang jelas sekaligus mengembalikan fungsi Pemerintah Pusat dan Daerah sebagai “regulator”, juga sebagai dorongan untuk mengimplementasi kaidah-kaidah “good mining practices”, yang mengutamakan lingkungan, adanya jaminan kepastian berusaha, mengintegrasikan pengelolaan data pertambangan dan divestasi saham asing untuk pihak nasional. Serta, mewajibkan pemrosesan dan pemurnian logam dilakukan dalam negeri, sehingga dapat meningkatkan nilai tambah produk dan demi kepentingan daerah dan nasional, dalam menetapkan domestic market obligation (DMO) untuk mineral.
Perevisian ini juga akan semakin membuka ruang yang lebih besar atas kerusakan lingkungan, dengan merebak atau bebasnya Tambang Inkonvensional (TI) rakyat dan perusahaan-perusahaan swasta yang lebih parah jika perevisian ini dilegalkan, niscaya kebebasan masyarakat maupun pihak swasta untuk mengekspor logam timah mentah, tin slag dan timah paduan, untuk mencari keuntungan pribadi dan kelompok.
Namun, disisi lain, kita bisa lihat, kerusakan lingkungan, rusaknya perairan pantai, banyaknya TI apung dan kapal isap di negeri ini, seolah-olah dibiarkan saja oleh gubernur, tanpa benar-benar ditanggulangi dan dicari penyelesaiannya. Yang lebih parah lagi, royalti yang diturunkan PT. Timah untuk negeri ini setiap tahunnya, tidak lebih dari 5 persen. Pertanyaannya, dimanakah posisi tawar gubernur tersebut?
Dalam dataran yang berbeda, mungkin tidak asing lagi bagi kita, bahwa kurang harmonisnya hubungan gubernur dengan bupati/walikota di negeri ini, menyebabkan lemahnya komunikasi dan kerjasama antar pemimpin. Ironisnya, ini terjadi bukan dalam dataran Gubernur dengan bupati/walikota saja, melainkan juga gubernur dengan wakil gubernur dan gubernur dengan DPRD provinsi. Sebagai contoh, dalam kebijakan melanjutkan pendidikan ke jenjang S3 untuk kepala dinas yang lalu, kebijakan gubernur ini tidak diketahui oleh DPRD.



Dan masih banyak lagi permasalahan-permasalahan yang lainnya yang melanda semua sendi-sendri kehidupan di negeri tercinta kita ini, termasuk pembuatan kantor baru Gubernur lima tingkat, yang menghabiskan dana 44 miliar lebih. Suatu hal yang sangat mubazir dan hanya menghabiskan dana daerah saja. Juga empat gedung Pemprov di komplek perkantoran Air Itam, terbengkalai dan sangat memprihatinkan. Padahal kita tahu, bahwa Puluhan miliar uang rakyat dihabiskan untuk membangun gedung-gedung megah tersebut. Juga masalah kecurangan CPNS baru-baru ini, sebuah permasalahan yang sangat krusial yang harus dievaluasi ke depannya.
Sedikit mengulang, pidato penulis selaku ketua umum ISBA Yogyakarta, dalam Seminar Nasional 14 September 2010 di Hotel Serrata lalu, bahwa, Bangka Belitung dinobatkan sebagai provinsi No. 1 Terkorup Indonesia. Termasuk hasil temuan BPK di tahun 2010 lalu, melaporkan, bahwa 100 M lebih dana hibah pemerintah tidak jelas laporannya.

Politik Optimisme
Kepemimpinan masyarakat dimanapun, dan dalam keadaan apapun, sebagaimana yang diungkapkan Prof. Dr. Musa Asy’arie, Rektor UIN Sunan Kalijaga, harus selalu dapat menentramkan kehidupan rakyatnya, dengan memberikan keteladanan yang baik untuk ditiru dan dijadikan rujukan bagi kehidupan para pengikutnya. Jika seorang pemimpin sudah tidak lagi mencerminkan keteladanan, dengan perkataan dan perbuatannya yang tidak konsisten, tidak sesuai dengan kenyataan, selalu berubah-ubah tanpa kejelasan makna yang dimaksud, sudah pasti yang terjadi adalah kebalikannya. Rakyatpun akan menggunakan logika terbalik, sehingga jika pemimpin mengatakan keadaan sudah baik, maka rakyat akan memahami, bahwa keadaan sangat jelek atau buruk. Lebih-lebih, masyarakat akan menilai, bahwa pemimpinnya telah gagal dan tidak bisa diandalkan. Apalagi harus memilih atau mendukung untuk kedua kalinya.
Disisi lain, rakyat mempunyai batas kesabaran, batas kemampuan, batas kekuatan, batas keberanian, maupun batas daya tahan untuk menghadapi ketidakpastian, ketidak adilan, kesemrautan, kegagalan dan lain sebagainya. Berbagai cara atau usaha, juga telah dilakukan masyarakat, mahasiswa, akademisi maupun aparatur pemerintah yang lain, untuk mempertemukan atau menyatukan para pemimpinnya dalam satu tempat, supaya saling membuka hati, mengedepankan suatu hati daripada tuntutan egoismenya dan mengalahkan diri sendiri untuk memenangkan kepentingan bersama.
Namun, rupanya itu hanya sia-sia belaka sampai sekarang. Akhirnya rakyat bertanya-tanya, apa yang menyebabkan pemimpinnya tidak mau membuka hati dan duduk bersama untuk memperjuangkan rakyat dan negeri ini. Padahal, mereka menyadari bahwa permasalahan terus berlanjut dan frustasi sosial masyarakat tetap meraja rela.
Dibalik itu, Tuhan menyerukan bahwa, Tuhan tidak akan mengubah nasib suatu kaum (bangsa), sehingga kaum tersebut mengubah apa yang ada dalam diri mereka sendiri. Sejatinya, seruan ini mengisyaratkan, bahwa semua permasalahan yang sedang kita hadapi sekarang, bukanlah salah Tuhan, melainkan salah kita sendiri, salah karena telah memilih pemimpin seperti ini, salah karena kita tidak bersatu untuk melawan atau mengontrolnya, salah karena kita terlalu cuek, apriori, mau dibodohi atau pesimis atas permasalahan yang terjadi selama ini.
Oleh karena itu, inilah yang menjadi bahan evaluasi bersama bagi kita, yang berlalu biarlah berlalu. Tatap masa depan negeri dengan optimisme, supaya lebih maju dan sejahtera ke depannya. Dewasakan pandangan atau penilaian dimulai dari tahun 2011 ini, bahwa pemimpin kita sekarang telah gagal memimpin dan tidak bisa diandalkan, serta terus tanamkan optimisme, bahwa akan ada pemimpin yang diutus Tuhan untuk memimpin negeri serumpun sebalai ini dua tahun mendatang, 2012.Semoga