Antar Pemimpin Harus Saling Percaya

Antar Pemimpin Harus Saling Percaya

Oleh:
Riduan Ahmad al-Bangkawi
Alumnus Pondok Perantren Syeck Sulaiman Arrasuli Bukittinggi Padang dan Pendiri Lembaga Penulisan dan Publikasi (LeP2) ISBA Yogyakarta

Bangka Belitung akan berkembang dan maju, jika antar pemimpinnya saling percaya dan akur, baik dalam ranah pribadi, maupun dalam ranah lembaga

TULISAN ini merupakan cacatan/pemahaman, yang penulis temukan dalam silaturrahhmi dan diskusi mahasiswa Bangka dan Belitung bersama Syamsudin Basari (Wakil Gubernur), pada hari minggu 13 November 2010 di Asrama Mahasiswa Belitung Yogyakarta.
Pertama, dalam pandangan Syamsudin, selama ini pemerintah lebih memperioritaskan pembangunan di Bangka daripada di Belitung. Padahal, secara perekonomian dan pariwisata, Belitung sangat potensial dalam membangun atau memajukan provinsi ini. Karenanya, ada anggapan, Belitung didiskriminasikan. Sedangkan, Bangka tidak akan bisa menjadi provinsi tanpa Belitung, begitu juga sebaliknya. Seperti, pembangunan jembatan penghubung Belitung dengan Belitung Timur sampai sekarang ini belum juga diselesaikan, pemerintah malah lebih memperioritaskan pembangunan multiyes lain. Yang lebih parah, kebijakan ini dibuat tanpa sepengetahuan beliau.
Kedua, Syamsudin (Wagub), menggambarkan bahwa selama ini, beliau merasa diremehkan atau dikesampingkan dalam mengambil kebijakan dan membuat putusan, termasuk kebijakan yang sebenarnya, dibawah wewenang beliau. Hal inilah yang mendasari, terjadinya konflik dan ketidak akuran antara Eko dengan beliau. Misalnya, dalam mengangkat/mutasi pejabat, seharusnya Eko (Gubernur), harus berkordinasi dengan beliau (Wagub), namun itu jarang dilakukan. Salah satu contoh, pengangkatan pejabat Badan Narkotika Provinsi (BNP) yang lalu.
Ketiga, Gubernur dan Wakil Gubernur, diibaratkan seperti dua pasang suami istri yang harus saling mengingatkan, atau dalam bahasa lain harus saling mengkritisi untuk kebaikan. Jika tidak bisa dikritisi secara langsung, Istri mengkritisi lewat media (Koran dan sebagainya).
Sikap Masyarakat
Melihat realita di atas, memang suatu hal yang nyata. Karena tidak jarang kita menemukan atau menyaksikan isu-isu diskriminasi (kebalikan kesetaraan) di Media, baik itu yang diutarakan masyarakat, mahasiswa maupun pemerintah, termasuk kritikan-kritikan tajam Syam atas kebijakan-kebijakan Eko. Disisi lain, sekarang ini masyarakat sedang asik-asiknya menjalani proses-proses demokrasi dengan bebas, terbuka, objektif dan professional menilai pemimpinnya. Yang tentunya tidak akan di dapatkan seperti pada masa pemerintahan Orde Baru dulu, yang terkenal dengan pemerintahan otoriter, represif dan sentralistik.
Hal ini, tentu dalam aktualisasinya akan terdapat bermacam-macam pandangan atau sikap masyarakat dalam menghadapi kemelut permasalahan dan konflik yang terjadi sekarang. Pertama, ada yang menganggab, ini adalah hal yang wajar dan mereka juga bersikap optimis. Karena, dalam dunia politik ini merupakan seni atau bumbu penyedap untuk mendewasakan pemerintah maupun masyarakat. Yang dalam kaidah agamanya dikenal dengan istilah “rahmad”.
Kedua, mereka yang beranggapan negatif dan pesimis. Ketakutannya, ini akan berdampak terjadinya konflik yang lebih besar, baik dalam dataran masyarakat maupun pemerintah. Lebih-lebih ini akan menjadi penghambat bagi kemajuan maupun pembangunan daerah.
Ketiga, mereka bersikap apriori, tidak mau tahu dan frustasi atas permasalahan dan konflik yang terjadi. Mereka beranggapan itu bukan urusan mereka, urusan mereka yang penting bagaimana bisa cari duit untuk makan. Dalam bahasa Almarhum Gus Dur, “itu aja kok repot”. Biarin saja, banyak hal lain yang harus dipikirkan, daripada mikir konflik itu. Disisi lain ada juga yang beranggapan, paling ini untuk kepentingan 2012.
Saling Percaya
Dalam perspektif sosial dan pergaulan masyarakat sehari-hari, unsur kepercayaan merupakan suatu hal yang sangat penting dan harus diperioritaskan. Misalnya dalam persahabatan, tanpa adanya kepercayaan, persahabatan dapat tidak akan berjalan denagn harmonis. Dalam keluarga juga seperti itu, jika suami tidak percaya dengan istri atau sebaliknya, rumah tangga bisa runtuh atau hancur. Pertanyaannya, bagaimana jika itu terjadi dalam persoalan politik?.
Prof. Dr. Musa Asy’arie, Rektor UIN Sunan Kalijaga menuturkan, bahwa persoalan politik, merupakan persoalan kekuasaan. Masing-masing kekuatan politik, baik yang tergabung dalam partai politik atau tidak, pasti akan selalu berusaha untuk mendapatkannya. Semakin besar kekuasaan yang didapatkannya, mereka akan memandangnya sebagai hal yang makin baik. Sebab, dengan kekuasaan yang besar itu, mereka akan dapat merealisasikan konsep politiknya dalam kehidupan masyarakat secara kongkrit. Dalam hal ini, jika dikaitkan dengan sekarang, jelas sekali bahwa kekuasaan Syam lebih kecil jika dibandingkan dengan kekuasaan Eko.
Membangun kepercayaan memang bukanlah perkara yang gampang apalagi dalam dunia politik. Meskipun bisa diperoleh, seperti kepercayaan pada waktu pemilihan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur tiga tahun yang lalu, namun jika tidak mampu menjaga dan memeliharanya, kepercayaan tersebut akan hilang dan konflik akan terjadi seperti sekarang.
Dibalik itu, seperti yang penulis singgung di atas, sistem demokrasi menuntut masyarakat untuk bebas menilai, bersikap maupun berpendapat. Apakah permasalahan sekarang, terkhusus masalah diskriminasi itu memang benar adanya, atau hanya permainan oknum-oknum dan elit politik tertentu untuk menonjolkan sosoknya, atau dikarenakan kekesalan atas ketidak percayaan yang terjadi?. Jawabannya, bisa ia bisa tidak. Namun yang jelas, adil dalam pembangunan bukan berarti harus sama, melainkan harus seimbang, sesuai kebutuhan dan proporsionalnya.
Bangka Belitung yang baru berumur Sembilan tahun ini, sangat diuntungkan, jika mereka memiliki sosok pemimpin yang kompak, akur dan saling percaya untuk membangun negeri ini. Sebaliknya, Bangka Belitung, akan rugi dan resah, jika memiliki pemimpin yang tidak akur, ingin menonjolkan sosok pribadi dan egoismenya, apalagi mengucilkan masyarakat dalam membuat kebijakan dan keputusan, yang menjadi pesanan dari pihak-pihak yang ingin mencari keuntungan dibalik permasalahan dan konflik yang terjadi.