Mahasiswa dan Pers; Sebuah Solusi Untuk BABEL
Terbit Radar Bangka Edisi 9 September 2010

Setiap manusia adalah pemimpin karena dalam kehidupan manusia hidup untuk mempengaruhi. Tidak semua orang bisa menjadi pemimpin agung namun semua orang bisa menjadi pemimpin yang lebih baik jika dijalani dengan proses yang baik


Pelayanan aparat (apparatus) pemerintah provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam kepemimpinan Eko Maulana Ali dan Wakil Gubernur Syamsuddin Basari hampir empat tahun ini bisa dikatakan belum mengalami banyak peningkatan, atau bisa dikatakan tidak memuaskan. Ketidakpuasan ini nyata, dari hasil beberapa surve dan diskusi penulis dengan mahasiswa Bangka Belitung di pulau Jawa dan Sumatra, khususnya lagi mahasiswa Bangka Belitung di Yogyakarta. Begitu juga dengan masyarakat, hampir semua masyarakat jika ditanyai tanggapan, 90% menyatakan “tidak puas dan kecewa” dengan pemerintah sekarang. Hal ini diperkuat, ketika penulis berada di Bangka seperti sekarang, hasilnya masyarakat tetap menyatakan hal yang sama. Penelitian ini belum ilmiah memang, namun tidak menuntup kemungkinan akan ada nantinya peneliti yang akan benar-benar fokus menelitinya secara ilmiah. Terlepas dari itu, ketidakpuasan atau kekecewaan ini adalah hal yang wajar, karenanya mesti ditanggapi dan disikapi dengan wajar pula, tidak repsesif apalagi reaktif.



Potret Persoalan Bangka Belitung
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merupakan provinsi yang sangat baik dan potensial suatu anugrah dari Tuhan yang patut disukuri, dipeliharan dan kelola dengan sebaik-baiknya. Secara geografis, letaknya sangat strategis yaitu berada di jalur perdangan Internasional. Secara ekonomi, kekayaan alamnya sangat melimpah dan juga dibutuhkan dipasar Internasional, seperi lada, timah, karet, kelapa sawit, ikan, panorama pantai yang indah dan hasil kekayaan alam lainnya, yang jika dikelola dengan baik, profesional, efisien dan akuntabel, akan membuat provinsi ini maju dan disegani. Tertunya, akan dijauhi oleh virus-virus kemiskinan yang mewabah dalam kehidupan masyarakat. Secara kebhinekaan (keragaman) suku dan ras-nya seperti Melayu, Tionghoa, Jawa, Madura, Padang, Flores, Sunda dan lain sebagainya juga bisa menjadi nilai lebih tersendiri bagi eksistensi provinsi kebanggaan ini.
Dilain pihak, lebih dari delapan tahun lalu berbagai persoalan dan krisis yang melanda provinsi ini seolah-olah sangat sulit untuk dibendung. Berawal dari persoalan kemiskinan, pengangguran, Korupsi Kolusi dan Nevotisme (KKN), kerusakan lingkungan, lemahnya penegakan hukum, rendahnya kualitas/akses pendidikan dan lain sebagainya. Selain itu, Bangka Belitung dinobatkan sebagai provinsi No. 1 Terkorup dan No. 8 termiskin dari 10 provinsi termiskin di Indonesia. Hasil temuan BPK beberapa waktu lalu, bahwa 100 M lebih dana hibah pemerintah tidak jelas laporannya, mahalnya harga sembako/kebutuhan hidup menjelang lebaran. Ditambah lagi dengan ketidak cocokan dan ketidaksepahaman antara pemerintah tingkat I dengan pemerintah tingkat II adalah bukti dan pelengkap dari ketidakpuasan dan kekecewaan masyarakat. Kenapa ini bisa terjadi?
Ada banyak factor yang mendasari persoalan ini. Mengutip pendapat sahabat diskusi penulis Andi Budi Prayetno. Pertama, dikarenakan perilaku dan kinerja aparat yang kurang disiplin dan bekerja seenaknya. Penyalahgunaan jabatan dan fasilitas birokrasi untuk kepentingan pribadi dan kroni malah sudah mengarah kepada abused of power. Maka tak heran bila melihat beberapa kasus kolusi, korupsi dan nepotisme, ataupun monopoli dan manipulasi, melibatkan aparat pemerintah. Kedua, disebabkan karena dalam pemerintahan Eko-Syam masih banyak aparat yang bersikap ‘sok berkuasa’. Kinerja aparat masih saja dekat dengan suap-menyuap, sogok-menyogok, dan pungutan liar. ‘Uang pelicin’ masih menjadi senjata ampuh, bahkan menjadi hal biasa dan membudaya. Ketiga, disebabkan ego alur politik yang berbeda antara dua pihak pemerintah. Sekaligus UU Otonomi daerah memang membuka ruang bagi pemerintah daerah untuk mandiri dan tidak di interpensi pemerintah tingkat I. Tiga macam penyebab ini, bisa mewakili semua persoalan-persoalan di atas.


Mahasiswa dan Pers
Sistem demokrasi selalu menuntut kebebasan bagi masyarakat, baik itu untuk berpendapat, berkarya, bertindak dan bersuara untuk menyuarakan aspirasinya kepada pemerintah dan penguasa. Namun sangat disayangkan, aspirasi masyarakat khususnya masyarakat kecil kadang-kadang hanya dianggab sebagai celotehan semata yang tidak pernah dihiraukan. Namun harus diyakini bahwa ada dua pilar yang bisa meroboh benteng pemerintah seperti itu yaitu mahasiswa dan pers. Sekaligus menjadi agen kontrol sosial (agent social of control) dan agen perubahan sosial (agent social of change).
Pertama, mahasiswa, sebagaimana yang diungkapkan Hariman Siregar “Peranan mahasiswa dari dulu hingga sekarang, terutama di negara-negara berkembang seperti Indonesia adalah sama. Yakni sebagai salah satu pemeran ‘social of control dan social of change’ yang paling depan”. Selain itu, mahasiswa dinobatkan sebagai calon pemimpin dan generasi penerus (iron stock) masa depan bangsa. Mahasiswa ditantang untuk mentransformasikan kemampuan dan kelebihannya dalam peranan ini.
Kedua, pers. Dalam hal ini pers dituntut untuk memposisikan diri sebagai media yang terbuka. Artinya, media pers seperti koran, media cetak, televisi, radio dan sejenisnya mempunyai peranan yang sangat besar dan siknifikan dalam mengkritisi kebijakan-kebijkan pemerintah yang merugikan rakyat beserta hasil yang akan dicapai. Media dituntut untuk independen dan oposisi. Media sejatinya harus bersikap bebas dan terbuka tanpa diintervensi apalagi dikooptasi oleh pemerintah, partai politik maupun pengusaha dalam mengkritisi, sekaligus tegas dalam menyatakan dan membuktikan kebobrokan kenerja mereka. Selain itu, melalui media ini, aspirasi dan pendapat masyarakat bisa dipublikasikan tanpa harus turun kelapangan untuk melakukan aksi maupun demontrasi.
Akhirnya, berbagai problem tersebut dan sederet persoalan lainnya yang melanda provinsi ini sudah saatnya diselesaikan dengan tepat, cepat dan bijaksana. Untuk itu semangat kebersamaan amat dibutuhkan disini. Kesatuan antara dua pilar perubahan (mahasiswa dan pers), juga harus terus digali. Karena dengan menyatunya dua pilar tersebut maka mimpi menuju civil socity, tegaknya supremasi hukum, reformasi birokrasi, clean dan good governance bisa nyata. Amin..

Read more...

Memberantas korupsi melalui pendidikan budi pekerti

Memberantas Budaya Korupsi Melalui Pendidikan Budi Pekerti
Terbit Bangkapos (Rubrik Campus Taks)Edisi Jum'at, 23 Juli 2010
Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang agamis, terbukti dengan banyaknya anggota masyarakat yang memeluk agama tertentu sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Bangsa Indonesia juga merupakan Bangsa yang religius, dengan banyaknya anggota masyarakat yang melaksanakan ritual-ritual agama untuk mendekatkan diri kepada Tuhan-Nya. Namun jika hal ini dikaitkan dengan kemuliaan tingkah laku, akhlak dan pergaulan sehari-hari, nilai-nilai religius dan agama tersebut perlu dipertimbangkan atau didiskusikan lagi.
Lihat saja kasus-kasus yang terjadi dewasa ini. Seperti kasus pencurian, pemerkosaan, pergaulan bebas, minum-minuman keras, peracuran dan narkoba adalah suatu fenomena pasti yang terjadi. Diperparah lagi dengan kasus korupsi, kolusi dan nevotisme (KKN). Hal ini bukan hanya terjadi di kalangan kelas tinggi, di kalangan kelas bawahpun (grass root) adalah hal yang tidak bisa dihindari. Ironisnya, korupsi di Indonesia tidak saja terjadi di lembaga-lembaga umum, melainkan juga terjadi di lembaga-lembaga Moral seperti lembaga Agama ataupun lembaga pendidikan. Terbukti, dengan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)-RI tahun 2002-sekarang menyatakan korupsi terbesar di negara tercinta ini adalah terjadi di Departemen Agama (Kementerian Agama), disusul Departemen Pendidikan, yang di dalam lembaga tersebut penuh dengan orang-orang yang berpendidikan tinggi yang sejatinya harus memberikan ketaudalanan bagi masyarakat Indonesia.

Potret Korupsi di Indonesia
Secara tipologis sebagaimana yang dikatakan Alatas, S.H, korupsi terbagi menjadi tujuh jenis; Korupsi transaktif (transactive corruption), korupsi memeras (exortive corruption), korupsi investif (investive corruption), korupsi defensif (defensive corruption), korupsi perkerabatan (nefotistic corruption), korupsi otogenik (autogenic corrupsion) dan korupsi dukungan (supportive corrupsion). Pertama, korupsi yang dilakukan oleh dua belah pihak untuk mendapatkan keuntungan bersama. Kedua, pihak pemberi dipaksa menyuap untuk mencegah kerugian diri dan kepentingannya. Ketiga, keuntungan jangka panjang. Artinya, keuntungannya tidak langsung melainkan untuk masa depan. Keempat, korupsi dengan cara memeras. Kelima, penunjukan tidak sah kepada teman atau kerabat dalam menduduki jabatan tertentu di pemerintahan. Keenam, memerintahkan kepada seseorang untuk mengambil keputusan yang menguntungkan individu atau kelompok tertentu. Ketujuh, perbuatan untuk melindungi terhadap tindak korupsi yang dilakukan oleh individu atau kelompok.
Dalam hal ini, yang paling menonjol terjadi adalah korupsi yang melibatkan oknum dunia usaha, masyarakat dan pemerintah. Artinya, korupsi bukan hanya terjadi di kalangan masyarakat kelas atas dan menengah melainkan juga terjadi di masyarakat kelas bawah. Kasus yang melibatkan dunia perbankkan (Bank-bank) dengan pengusaha atas jaminan memperoleh keuntungan bersama tidak sesuai dengan kenyataan. Selain itu, penjualan asset Negara yang dilakukan pemerintah untuk kepentingan pribadi atau partai politik, kasus guling tanah, bangunan dan lain sebaginya terus mewabah. Sedangkan dikalangan masyarakat kecil terjadi di dalam kantor-kantor kecil dan sejenisnya. Kasus yang lebih menarik lagi korupsi perkerabatan yang dilakukan pemerintah ketika merekrutmen tenaga kerja, baik swasta maupun PNS, seolah-olah telah merasuki semua sendi dan proses rekrutmen tersebut. Teman, kerabat dan keluarga mereka dimasukkan walaupun secara ilmu dan kemampuan mereka tidak mumpuni. Pertanyaannya, apa penyebab hal ini bisa terjadi?
Pertama, Ekonomi, Hidup di zaman kapitalisme pasti membawa efek negatif yang dalam inflementasinya dijabarkan dalam sikap konsumerisme dan kompetisi. Kompetisi sebenarnya adalah hal yang positif namun kompetisi yang dilakukan tidak memakai jalan yang fair, berusaha untuk memperoleh banyak dan besar namun melalui jalan yang tidak benar dan tercela. Kedua, Mentalitas dan Budaya, Artinya, mental dan budaya bangsa Indonesia sekarang ini adalah materialisti, semua diukur dalam bentuk benda. Hebatnya lagi, budaya korupsi ini dilakukan dengan cara bersama-sama dan keuntungan dibagi sesuai kesepakatan bersama dengan pertimbangan fungsi dan perannya (Shared corruption).
Berangkat dari itu semua, untuk mencegah berkembangnya budaya tersebut perlu kiranya dicarikan solusi, yang salah satunya melalui pendidikan budi pekerti kepada masyarakat, khususnya kepada anak bangsa Indonesia. Baik melalui lembaga pendidikan informal, non-formal lebih-lebih di lembaga pendidikan formal.

Pendidikan Budi Pekerti
Seminggu sudah tepatnya dimulai hari senin, tanggal 12 Juli 2010, sekolah-sekolah SMP dan SMA baik swasta maupun negeri di Indonesia, khususnya di Kep. Bangka Belitung serentak menerima murid baru (MUBA) untuk tahun ajaran 2009-2010. Para orang tua sangat berharap anak-anak mereka nantinya bisa dididik dengan baik di sekolah tersebut. Mereka juga sangat berharap, dengan ini anak-anak mereka ketika besarnya nanti bisa menjadi orang yang sukses, memiliki sikap dan budi pekerti yang baik. Karena secara substansi lembaga pendidikan selain meningkatkan kecerdasan (intellectuality), juga berkewajiban menanamkan budi pekerti (Personality) yang baik pada semua anak didik.
Aspek-aspek budi pekerti, sebagaimana yang terdapat di dalam kitab suci disntaranya; berakhlak mulia (akhlakul karimah), berbuat adil (ta’adul), berbuat kebaikan (ihsan), senang berbagi rezeki (I‘tha), bersikap lemah lembut (linta lahum), dapat dipercaya (amanah), bersyukur (tasyawir), menyambung persahabatan (tushila), memberi maaf (ta’afun), bersikap sabar (sabr), tabah (tawakal), tidak mencuri dan lain sebagainya. Aspek-aspek budi pekerti inilah yang mesti diperaktekkan dan di ajarkan kepada peserta anak didik. Pertanyaannya kemudian, apakah wajib mata kuliah budi pekerti ini dijadikan kurikulum pelajaran terserdiri?
Bapak pendidikan Indonesia, Ki Hajar Dewantara mengatakan. Budi pekerti wajib diajarkan di dalam lembaga pendidikan namun tidak harus menjadi pelajar tersendiri. Dengan cara pendekatan kultural (cultural approach) dan pendekatan keteladanan (behavioral model approach), yang di diinteqrasikan dengan mata pelajaran yang sudah ditetapkan dalam kurikulum sekolah, baik itu mata pelajaran agama maupun yang lainnya. Selain itu, supaya mendapatkan hasil yang lebih baik, bantuan dari keluarga (informal) dan masyarakat (non-formal), sangat dibutuhkan dalam mendidik anak-anak mereka. Jika ini benar-benar diaplikasikan, niat baik dalam mencegah berkembangnya budaya dan mental korupsi anak-anak penerus bangsa dimasa yang akan datang bisa dioptimalisasikan.

Penulis adalah Pemuda Asli Desa Cengkong Abang Bangka, yang sekarang menjabat sebagai Ketua Umum Ikatan Pelajar Mahasiswa Bangka (ISBA)-Yogyakarta 2010-2011.

Read more...